28 Agustus 2013 - 21:44:13 WIB
EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN 2012
Diposting oleh : User Bidang
Kategori: Artikel

EVALUASI STANDAR  PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN 2012

Ungaran -  Kementerian Pertanian RI, melalui Badan Ketahanan Pangan, telah menyusun SPM bidang ketahanan pangan, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkan SPM ini, diharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan SPM bidang ketahanan pangan, sehingga seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing, dalam konteks otonomi daerah, dijamin dapat akses kepada pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan. 

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian indikator kinerja SPM yang dilakukan secara intern oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, diperoleh realisasi pencapaian SPM Tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012

NO

INDIKATOR

SPM (Persen)

TARGET

REALISASI

2011

2012

2011

2012

1

Penguatan Cadangan Pangan

40

45

44,74

70,94

2

Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan

80

90

85

93,65

3

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

40

50

40

80

4

Penanganan Daerah Rawan Pangan

35

40

40

45

Sumber : BKP Jateng, 2013

 

 

1.     Penguatan Cadangan Pangan

Untuk memenuhi pelayanan penguatan cadangan pangan, Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) dibawah koordinator Badan Ketahanan Pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola BPCP pada Tahun 2012 sebanyak 251,657 Ton gabah setara 141,894 Ton Beras lebih besar dari target sebesar 90 Ton ekuivalen beras, meningkat dari Tahun 2011 sebanyak 89,475 Ton Ekuivalen Beras.

2.     Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan

Tujuan dari pelayanan dasar distribusi pangan adalah  untuk menjamin agar seluruh wilayah dan rumahtangga dapat memperoleh pasokan pangan yang cukup dengan harga yang stabil dan terjangkau. Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh enumerator kab/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan. Tahun 2011 dan 2012 dilaksanakan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan pada 7 komoditas (Beras, Cabe Merah, Bawang Merah, Daging dan Telur Ayam Ras, Daging Sapi serta Gula Pasir), 10 kab selama  52 minggu.  

3.     Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan untuk pangan segar (buah, sayuran dan biji-bijian) telah dilakukan terhadap 50 Sampel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 40 sampel pangan tersebut aman dikonsumsi.

 

4.     Penanganan Daerah Rawan Pangan

Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).  Penanganan daerah rawan pangan difokuskan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan transien, tahun 2012 dilaksanakan di 99 desa.